Rencananya, Sepeda Motor Bakal dilarang Pakai Premium

Menurut bocoran dari pemerintah, pengendara sepeda motor akan dilarang menggunakan bensin premium bersubsidi, dan dipaksa memakai pertamax. Maaph, ni bukan pertamax gan seperti yang dicari-cari di kaskus, tapi ini pertamax beneran salah satu jenis bbm (Bahan Bakar Minyak). Alasannya, karena dikhawatirkan beban APBN akan membengkak dengan banyaknya sepeda motor yang memakai bensin bersubsidi. Karenanya, pemerintah pun berinisiatif memaksa pengendara sepeda motor membeli pertamax. T_T

Terus terang, aku sendiri ga terlalu paham dengan kebijakan ekonomi makro berikut hitung-hitungannya. Pernah nyoba, tapi begitu njlimet,.. sedangkan urusan teorinya aja sulit, belum lagi itung-itungannya. Jauh lebih gampang persoalan akad dalam fiqih syariah, hag hag hag..

Hanya saja, sependek akalku ini, dan pemikiran orang awam.. aku mungkin bisa memperbandingkan dengan ekonomi mesir, tempat di mana aku tinggal. Dari situ aku pakai data dari prosperity index, yang mengukur kesejahteraan (prosperity) dari beragam faktor, diantaranya fundamental economics, health, education, dll.. Lebih lanjut silahkan lihat gambar indeks prosperity indonesia mesir di bawah.

Dari situ keliatan, bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia dominan lebih baik ketimbang Mesir, tapi sayang.. sangat sayang, kesehatan dan pendidikan kita tertinggal jauh. Jadi ternyata benar, pemerintah kita ngga memperhatikan SDM rakyatnya... dan sibuk mikirin tingkat global, pyuh..

Selain tingkat pendidikan dan kesehatan, penulis juga ingin menyoroti hal di luar statistik di atas, mencoba berpikir out of the box. Kalaulah dari situ terlihat Indonesia dominan lebih baik, tapi kenapa, harga-harga kebutuhan pokok (makanan, bbm, listrik, air, gas, pakaian, rumah, dll) negeri kita jauh lebih mahal ketimbang Mesir?? Yang artinya, kalau dipukul rata.. hidup kita jauh lebih sulit ketimbang penduduk mesir??

Yang terbaru, ya itu.. soal harga bahan bakar minyak. Kalau dibandingkan di Mesir, sangat jauh beda.. di sini harga bensin ada pada kisaran, 1 le per liter. Setara dengan 1700-an rupiah. Bayangin gan.. walhasil hal ini mendorong penduduk sini giat berproduksi sendiri, menjadi wiraswasta (angkot, dll).. yang ujung-ujungnya, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Bagaimana dengan Indonesia? Mendengar isu pengharaman bensin bersubsidi bagi pengendara sepedea motor, hati ini kian miris...

Kenapa sih, yang bukan digiatkan oleh pemerintah adalah penyelewengan-penyelewengan proyek, markus-markus, mark-up, alias supremasi keadilan hukum, dan meningkatkan daya tahan masyarakat, baik itu secara ekonomi, pendidikan maupun kesehatan??

Bukankah masih membekas dalam ingatan kita, bagaimana DPR dapet komputer baru seharga 20 juta per setnya, dan juga mobil baru para pejabat, tingkat kemiringan gedung DPR 7 derajat, bail out bank Century, penggelapan pajak, dan ratusan kasus lainnya?????

[sigh...] *tarik nafas...

Sebelum aku semakin stress,.. mending aku inget doanya pak yai Syukri, "Ya Allah berilah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami.." amin99x.. pada-Mu kami berharap dan pada-Mu kami mohon pertolongan..

di bawah, kutipan berita dari okezone.com

JAKARTA- Pemerintah menyusun skenario lain pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Skenario terbaru, pemerintah berencana membatasi konsumsi premium untuk sepeda motor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo mengatakan, pemerintah telah bertemu dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk membicarakan rencana pembatasan konsumsi premium bagi kendaraan roda dua.

"Kita kemarin bicara dengan AISI, kelihatannya enggak perlu (mendapat BBM bersubsidi),” ungkap Evita sebelum acara Pelantikan Pejabat Eselon II di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/5/2010).

Pembatasan konsumsi BBM merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan besaran subsidi. Apabila tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi dikhawatirkan melebihi kuota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.

Dalam APBN-P 2010, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 36,5 juta kiloliter (kl). Adapun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan, volume BBM bersubisidi tahun ini mencapai 40,1 juta kl.

Pemerintah harus mengantisipasi kelebihan konsumsi tersebut agar anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp88,89 triliun tidak membengkak.

Meski begitu, Evita menegaskan, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan roda dua baru dalam taraf bahan diskusi. Pemerintah melihat, saat ini ada kencenderungan sebagian pengguna sepeda motor sudah menggunakan BBM nonsubsidi. ”Hanya, dari data yang ada pada saya, sekarang ini sebagian motor sudah pakai pertamax,” tuturnya.

Dalam rapat-rapat sebelumnya terdapat sejumlah opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Pertama, kendaraan produksi tahun 2005 ke atas tipe baru tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Kedua, hanya kendaraan berpelat nomor polisi warna kuning (angkutan umum) yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Ketiga, seluruh kendaraan jenis sedan dilarang membeli BBM bersubsidi tanpa memedulikan tahun pembuatan.

Keempat, pengadaan jenis bahan bakar baru dengan oktan antara 88–92, di mana penggunaannya menggunakan stiker. Kelima, PT Pertamina mulai mengurangi outlet (SPBU) dispenser BBM bersubsidi dan menambah dispenser nonsubsidi serta mengintegrasikan pemberian BBM bersubsidi dengan klasifikasi pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

Dalam rapat terakhir, opsi yang sudah disepakati adalah diperbolehkannya kendaraan umum membeli BBM bersubsidi. Adapun untuk jenis kendaraan lain yang juga dapat menikmati BBM bersubsidi belum disepakati.

“Semuanya sepakat (BBM bersubsidi) utamanya untuk kendaraan umum dan plus. Nah, plusnya ini belum sepakat kita,”ujar Evita.

Kemudian opsi mengenai jenis kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi atau sebaliknya juga telah mengerucut. Opsi tersebut antara lain pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tahun pembuatan kendaraan dan besaran kapasitas silinder (CC).

Selain itu, dibahas pula mengenai wilayah-wilayah yang bisa lebih dulu dilakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.“ Mungkin Jawa yang kita coba dulu. Kita tidak batasi kota karena (kendaraan) ini kanjalan ke mana-mana,”paparnya.

Evita berharap, pemerintah bisa memutuskan opsi yang akan dipakai untuk membatasi konsumsi BBM pada Juni 2010.Dengan demikian, opsi itu bisa segera dilaporkan kepada DPR.

“Harapan kami, sudah bisa memutuskan (opsi) di akhir Juni seperti apa.Kita lapor DPR, baru (kemudian) dicoba. Mungkin Agustus,” kata Evita. (uky)

Sekedar solusi ngasal bin ngawur... kalau emang tujuannya mengurangi tingkat konsumsi BBM, kenapa engga make skenario transportasi massal dan ngurangin jalan tol yang justru membuat masyarakat makin demen make kendaraan pribadi? Bukankah tren negara maju saat ini adalah memperbanyak transportasi massal? Dan bukankah juga, alasan utama masyarakat memilih kendaraan pribadi itu karena ketiadaan transportasi massal yang layak? Baik dari segi kapasitas maupun kualitas (aman dan nyaman)..

Entahlah, apakah karena akunya yang terlalu sempit mikirnya, atau karena pemerintah yang kurang peka dengan persoalan transportasi ini, kok persoalan semudah ini saja, masih mikirnya, gimana 'mengorbankan' rakyat demi negara.. T_T