Demokrasi dan Ijtihad Politik Indonesia

ditulis untuk mengisi kolom Editorial 'Suara PPMI', Buletin Dwi Mingguan PPMI Mesir

Pemilihan Umum, sebuah agenda lima tahunan warga negara. Sebuah pesta demokrasi kita. Ya, sebuah pesta, karena saat inilah kita selaku warga negara benar-benar diberi kesempatan dan keleluasaan untuk ikut andil dalam pemerintahan. Pada pesta inilah, kedudukan kita sebagai warga negara diakui dan dijunjung tinggi oleh Negara. Bagaimana tidak, seorang capres dan partai politik saling berlomba, mengucurkan dana kampanye yang luar biasa besar, bahkan hingga ratusan miliar hanya untuk mendapatkan simpati satu suara kita.


Setelah pemilu legislatif berjalan dua bulan yang lalu, kini saatnya kita akan menatap pesta demokrasi yang lain. Yang lebih greget dan ditunggu-tunggu. Bila pada pileg kemarin, bisa jadi kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih, maka pada pilpres besok diantara kita hampir sebagian besarnya sudah mengenal dan paham dengan siapa yang akan kita pilih. Tidak saja kita hapal fotonya, bahkan diantara kita mungkin sudah mengenal jejak dan track record perjuangan dan persoalan tiga pasangan kandidat tersebut sebelumnya.

Bila mungkin dulu, kita seringkali geram, tidak setuju dan atau sangat setuju dengan kinerja pemerintah, maka sekaranglah saatnya kita bertanggungjawab untuk ikut menentukan arah bangsa ini. Akan tetapi tentu haruslah kita sadari, bahwa apapun itu, siapapun pilihan kita, atau pilihan mereka, terlepas dari benar salahnya, adalah perkara ijtihadiy. Ya, hanya sekedar usaha berpikir untuk menentukan sebuah pilihan, dan tidak mutlak benarnya.

Penulis teringat sebuah diskusi dengan seorang teman di jalanan menuju Rabea Al-Adawea. Teman penulis itu bilang, “Ternyata tak selalu yang bersifat inklusif itu salah. Ada persoalan di mana justru inklusif menjadi solusi bijak. Dan eksklusifisme terlihat kaku dan bodoh.” Penulis pun setuju dengan pernyataannya. “Ya benar, bahwa terkadang bersikap inklusif bisa menjadi lebih bijak daripada ekslusif, khususnya dalam persoalan furu’iyah,” begitu penulis menambahkan.

Sama seperti saat kita menghadapi persoalan pemilu dan politik yang notabene adalah furu’iyyah. Bagaimana pun, pandangan politik adalah ijtihadi dan tidak mutlak. Maka dalam menyikapinya pun sudah sepantasnya kita menempatkan emosi dan sifat ta’assub di belakang rasionalitas dan ukhuwwah. Berbeda pandangan soal politik adalah biasa, karena politik itu murni ijtihadiy dan bersifat furu’. Benar salahnya tidak mutlak. Lantas apakah kita akan mengorbankan ukhuwwah umat yang lebih ushul hanya karena perkara furu’? Tentu tidak. Maka sudah saatnya kita menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. Tetaplah genggam tangan teman dan saudaramu, biarkan mereka biru, merah ataupun kuning. Karena sejatinya hati kita adalah satu, Muslim.

Artikel terkait :