Blogging Bisa Didenda 1 Milyar?

Ups, musti wasapada nih. Kasus lain UU ITE, banyak pihak yang menyayangkan penahanan Prita Mulyasari yang dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena akan mengancam kebebasan berekspresi. Menambah panjang daftar deretan korban. Kisah bu prita bisa dibaca di postinganku di bawah.

Dan gak main-main, resiko yang bisa didapet adalah denda sebesar 1 Milyar (beuh... saldo di paypal aja baru 7,5 dolar) dan penjara maksimal 6 tahun. Hem.. blogging jadi gak aman lagi?

Tentu tidak, kan ada combantrine beberapa tips yang sudah dibikin oleh mas ajo termasuk gimana jelasnya UU ITE tersebut yang sudah diberi catatan-catatan. Lengkapnya liat di bawah:

Isi UU tersebut adalah begini:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Akan tetapi, setelah diajukan permohonan judicial review oleh om Anggara dan teman - teman yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia mewakili Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers, MK kemudian memberi beberapa catatan yang dapat lebih memperjelas kedudukan Pasal 27 ayat (3) tersebut, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan, artinya harus ada pengaduan dari orang yang merasa tercemar nama baiknya, delik ini tidak bisa langsung beroperasi tanpa ada pengaduan terlebih dahulu

2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikonstruksikan sama dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, artinya hanya pelaku utama yang bisa dikenakan Pasal 27 ayat (3) dan bukan orang yang hanya sekedar memberikan tautan ataupun menyebarluaskan informasi, dalam hal ini pelaku penyertaan tidak bisa dikenakan

3. Pasal 27 ayat (3) Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat digunakan oleh Badan hukum/Institusi yang tercemar nama baiknya, artinya hanya orang sajalah yang berhak untuk melakukan pengaduan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

4. Blog dan Bloger diakui memiliki peran yang sama dengan pers yaitu berperan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum

5. Sepanjang konteksnya masih dalam ranah publik, tidak mengganggu privasi seseorang, maka komunitas-komunitas dunia siber akan tetap memiliki kemerdekaan untuk melakukan kontrol sosial

Ada beberapa hal yang perlu kita catat lebih dalam yaitu bahwa Pasal 27 ayat (3) hanya bisa dikenakan pada pelaku utama dan tidak berlaku pada penyebar informasi, jadi memberi link, atau mempostingkan ulang ke blog kita gimana tuh? :D

Dan kedua adalah bahwa Blog dan Blogger memiliki peran yang sama dengan pers. Hem.. merinding juga, jangan-jangan ngeblog harus profesional kek pers. Sebuah tantangan?

Apakah misalnya blog dan blogger juga harus mematuhi kode etik jurnalistik misalnya? Dan mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers?

Nah, lebih lanjut dari itu. Ada tips dan trik dari tim advokasi blogger agar kita tidak terjerat pasal ini hanya karena posting di blog:

1. Jangan menulis untuk sekedar mencari perhatian atau sensasi, supaya trafiknya meningkat.
2. Jika ingin mengkritisi, fokus kepada masalah, tidak menyebar atau melenceng dengan embel-embel tertentu.
3. Tulisan harus didukung dengan data dan fakta.
4. Jangan sungkan-sungkan meminta maaf.
5. Berikan solusi, blogger harus bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dikritisinya.

Sekian dulu info yang bisa saia bagi buat temen-temen blogger. Ada komentar? Oiya, blognya mbak ebong kok gak bisa dibuka, apa udah bisa dibuka sekarang??

source:
Om Anggara
Mas Budi

Artikel terkait :